Presiden Ideal Bukan yang Melakukan Jawanisasi

Jawa Pos, Rabu, 12 November 2008
Capres dalam Dikotomi Jawa dan Non-Jawa

Apakah presiden Indonesia harus dari Jawa? Dikotomi asal RI 1 antara Jawa dan non-Jawa ternyata masih muncul di kalangan publik. Ini pandangan para tokoh nasional yang kini bersiap-saip menuju Istana.


Saat ini beberapa nama capres berlatar belakang non-Jawa mulai muncul ke permukaan. Sebut saja Fadel Muhammad, Yusril Ihza Mahendra, Akbar Tandjung, Rizal Ramli, dan Jusuf Kalla. Dalam diskusi Kawasan Timur Cari Presiden Baru 2009 Senin malam (10/11) disimpulkan bahwa kepemimpinan seorang presiden tidak dipengaruhi dari latar belakang etnis tertentu. Etnis tidak membentuk watak kepemimpinan seseorang.

Pendapat tersebut juga diamini calon presiden yang didukung Partai Republika Nusantara (Republikan) Sri Sultan Hamengku Buwono X. Menurut dia, presiden ideal adalah orang yang meng-Indonesia. ''Presiden Soekarno merupakan 'orang Jawa yang meng-Indonesia. Karena tidak berhasil membangun rasa adil bagi bangsanya, muncul pemberontakan PRRI Permesta,'' paparnya.

''Mantan Presiden Soeharto, katanya, juga 'orang Jawa yang meng-Indonesia. Tapi, karena menerapkan pola sentralistik, terjadi Jawanisasi,'' tambahnya dalam diskusi yang digelar Gerakan Solidaritas Kebangkitan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia (TATA KTI) di Jakarta itu.

Untuk tidak mengulang itu, menurut gubernur DIY tersebut, masyarakat diminta menilai pemimpin yang mengerti keadaan rakyat, membangun kerukunan bangsa, tidak membedakan satu sama lain. Dengan demikian, semua merasa terlindungi, terayomi, dan merasa diperlakukan adil.

Sultan menegaskan, keputusannya memberanikan diri maju sebagai calon presiden karena tidak tahan lagi melihat 10 tahun reformasi tanpa menghasilkan perubahan apa-apa. Karena itu, dia mengajak masyarakat Indonesia memilih pemimpin yang mampu berbicara keindonesiaan. ''Yakni, mengerti keadaan rakyat sehingga mampu membangun rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat,'' kritiknya.

Namun, sekali lagi Sultan menegaskan bahwa dirinya tidak berambisi menduduki kursi RI 1. Karena itu, dia tidak ngotot mencari kendaraan politik sebagai syarat maju sebagai capres. ''Kalau rakyat membutuhkan saya, mestinya parpol mau melakukan lobi untuk mendukung saya,'' katanya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut mengatakan, pada Pemilu 2009 rakyat semestinya memilih pemimpin yang mau membuat strategi kebijakan yang berbeda dengan sekarang. ''Pilihlah pemimpin yang pro KTI dan punya strategi membangun KTI. Berani, tepercaya, dan punya rekam jejak yang baik,'' katanya. Fadel mengaku sebagai gubernur telah menjadikan Gorontalo sebagai laboratorium untuk mempraktikkannya dalam skala nasional.

Menurut dia, faktor tidak meratanya pembangunan yang dilakukan presiden-presiden sebelumnya berpotensi melebarkan gap ekonomi dan sosial masyarakat di Jawa dan luar Jawa. ''Mestinya ada perlakuan berbeda untuk daerah-daerah tertinggal yang membutuhkan instrumen infrastruktur yang besar seperti di KTI,'' katanya.

Dalam diskusi tersebut hadir pula mantan Menko Ekuin Rizal Ramli yang juga siap maju sebagai capres. Dia telah mendaftar dalam konvensi Partai Bintang Reformasi. Dia mengatakan, Indonesia memerlukan pemimpin yang berani mengambil risiko. ''Tidak ada bangsa yang maju kalau pemimpinnya tidak berani mengambil risiko,'' tegas Rizal. Menurut dia, ketegasan itu hingga saat ini belum tampak.

Karena itu, dia mengajak masyarakat untuk tidak memberi kesempatan kepada pemimpin yang telah gagal menyejahterakan rakyatnya. ''2009 harus menjadi awal kebangkitan rakyat, Indonesia harus menjadi negara besar di Asia,'' katanya.

Dia menyebut pemimpin ke depan harus peduli terhadap kemajuan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) agar bisa sejajar dan maju dibanding Kawasan Barat Indonesia.

Rizal menyebut empat hal yang harus dilakukan untuk memajukan KIT, yakni ada alokasi anggaran yang berbeda untuk Indonesia Timur, perlakuan pajak yang berbeda, adanya insentif bagi pengusaha yang ingin berinvestasi, dan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. (cak)